Dasar Hukum Pembentukan

  1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TANGGAL 20 OKTOBER 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
  2. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180/3935/SJ TANGGAL 24 OKTOBER 2016 TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  3. SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 700/4277/SJ TANGGAL 11 NOVEMBER 2016 TANGGAL 11 NOVEMBER 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA
  4. KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR ……… TANGGAL ……. TENTANG PEMBENTUKAN ………..